Balada Kemiskinan di Negeri Yang Kaya

Posted at November 5, 2008

Kemiskinan bagi bangsa ini adalah komponen keempat setelah air, tanah dan langitnya. Hampir tidak pernah beranjak dari masa ke masa. Karena memang bahasa kemiskinan adalah bahasa keabadian yang tidak pernah akan tuntas dalam periode masa dan pemerintahan apapun. Ini sudah menjadi kodrat alam, sunnatullah. Ada orang kaya tentunya ada orang miskin. Tapi bagaimana jadinya bila kemiskinan itu terus tumbuh lantaran ketidakadilan? Barulah kita membaca apa yang menyebabkannya.

Kenaikan harga BBM selalu diiringi dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan lainnya. Sebelum pengumuman kenaikan BBM, harga barang-barang sudah duluan merangkak naik . karena aksi spekulan. Tentu saja kenaikan harga BBM mendapat tempat kehormatan sebagai penghulu memicu tingginya tingkat inflasi. Bukan suatu yang mengherankan jika Bank Indonesia memprediksi tingkat inflasi pada 2008 ini akan menembus dua digit, pada kisaran 11,5-12,5 persen.

Kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena tersendiri bagi kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari. Diantara himpitan kesulitan kehidupan yang lain, kemiskinan merupakan problema utama yang harus dan setidaknya segera menjadi agenda utama yang menjadi skala prioritas bagi pemerintah Indonesia. Tak dipungkiri bahwa sinergi diantara kedua pihak antara rakyat dan pemerintah harus berjalan dengan harmonis dan feed back ( timbal balik ) yang sempurna juga dalam proses pengentasan permasalahannya.

Mengurai benang penyebab kemiskinan

Secara garis besar terdapat pembagian mengenai masalah kemiskinan ini sendiri, setidaknya terdapat dua factor pembeda yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan membagi jenis kemiskinan itu sendiri. Diantaranya adalah :

kemiskinan kebudayaan. hal ini biasanya terjadi disebabkan karena adanya kesalahan pada subjeknya, misalnya : malas, apatis, tidak percaya diri, gengsi, tak memiliki jiwa wira usaha yang kompatibel, tidak punya kemampuan dan keahlian.
kemiskinan structural. Hal ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh factor eksternal yang secara tidak langsung menyebabkan seseorang menjadi miskin, misalnya : pemerintah yang tidak adil, korup, paternalistik sebagai penyebab kemiskinan, dll.

Terhadap hal ini pula, Isbandi Rukminto Adi. Phd (senior programmer Community Development) menegaskan pula tentang akar kemiskinan berdasarkan level permasalahan dan membaginya mejadi beberapa dimensi diantaranya :

Dimensi Mikro : mentalitas materialistic dan ingin serba cepat (instant). Dimensi Mezzo : melemahnya kepercayaan social (social trust) dalam komunitas dan organisasi dan hal ini sangat berpengaruh terhadap si subjek itu sendiri. Dimensi Makro : Kesenjangan (ketidakadilan) pembangunan daerah yang minus (‘desa’) dengan daerah yang surplus (‘kota’). Strategi pembangunan yang kurang tepat (tidak sesuai dengan kondisi sosio demografis) masyarakat Indonesia. Dimensi Global : adanya ketidakseimbangan relasi antara Negara yang sudah berkembang dengan Negara yang sedang berkembang., seperti yang di urai Rizki Aji Hertantyo, dalam artikelnya berbasis computer

Fenomena kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan merupakan isu sentral di Tanah Air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997-1999. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Sementara itu, International Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 1999).

Data dari BPS (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin secara hampir sama di wilayah pedesaan dan perkotaan, yaitu menjadi sebesar 62,72% untuk wilayah pedesaan dan 61,1% untuk wilayah perkotaan. Secara agregat, presentasi peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan di perkotaan (4,72%). Akan tetapi, selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (lihat Remi dan Tjiptoherijanto, 2 Data di atas mengindikasikan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk perkotaan lebih parah ketimbang penduduk pedesan.

Menurut Thorbecke (1999) setidaknya ada dua penjelasan atas hal ini: Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan dan konstruksi. Sektor-sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan. Kedua, pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan, karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsisten yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan dimana sistem produksi subsisten, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan.